Kamis, 05 Juni 2008

Bank Dunia Bantu Program Pemberdayaan TKI di NTT

Kupang, DEMOS NTT Online - Bank Dunia akan mendanai program pemberdayaan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai salah datu daerah basis TKI di Indonesia.

Selain didukung Bank Dunia, program ini dilaksanakan atas hibah Japan Social Development Fund (JSDF), kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh. Jumhur Hidayat, di Kupang, Selasa.

Dia mengemukakan hal itu setelah memperkenalkan program pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kepada masyarakat di Kupang selama dua hari.

Program pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia ini akan dilaksanakan melalui kerja sama BNP2TKI dengan Australia-Nusa Tenggara Assistance for regional Autonomy (ANTARA).

Program ini, kata Jumhur, ditujukan bagi TKI dan keluarganya, guna mengurangi angka kemiskinan di daerah basis TKI.

Dia menjelaskan, program yang diprakarsai AusAID (Australian Agency for International Development) atau Pemerintah Australia dengan melibatkan Pemprop NTT, mendapat bantuan pendanaan dari Bank Dunia.

“Fokus utama program ini adalah penerapan sistem pendukung di perdesaan bagi TKI dan keluarga TKI, di antaranya berupa penyediaan instrumen keuangan mikro yang tepat untuk mereka sehingga dapat memberdayakan kehidupan para TKI di berbagai tempat,” katanya.

Jumhur megatakan program ANTARA akan berlangsung selama dua tahun hingga tiga tahun di empat propinsi, yakni NTT, NTB, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Ia mengakui, program ini merupakan unggulan yang sengaja digagas untuk meningkatkan martabat kehidupan TKI di Tanah Air.

Jumhur menyebutkan, program ANTARA mencakup lima hal yakni pertama, pengembangan sistem pendukung (pemberdayaan) TKI berbasis komunitas.

Hal itu dilakukan dengan memfasilitas terbangunnya organisasi komunitas atau kelompok TKI di tiap desa asal TKI (buruh migran).

Kedua, memberikan pelatihan kepada TKI utamanya mengenai hak-hak buruh migran, pegelolaan organisasi, dan model penyebaran informasi untuk TKI.

Ketiga, menyediakan pembiayaan awal (subgrant) yang dapat dikelola kelompok TKI.

Keempat, membangun jaringan komunikasi antar kelompok TKI.

Kelima, menciptakan sistem pemantauan komunitas atas kegiatan migrasi buruh migran di tingkat desa, kata Jumhur. (antara)

Tidak ada komentar: