Sumba Timur Butuh 700 Ton Beras Atasi Krisis Pangan

Kupang, NTT Online - Pemerintah kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan sebanyak 700 ton beras untuk membantu 34.400 kepala keluarga yang mengalami krisis pangan di daerah itu.
Bupati Sumba Timur, Gidion Mblijora dalam suratnya kepada Gubernur NTT, Frans Lebu Raya yang diterima Tempo, Kamis (8/4) meminta bantuan sebanyak 700 ton beras untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis pangan di daerah itu.
Beras bantuan tersebut tersebut, menurut Bupati, akan dibagikan kepada masyarakat kepada 14.400 kepala keluarga yang mengalami krisis pangan, dengan rincian tiap kepala keluarga akan mendapat jatah beras sebanyak 20 kilogram. Bantuan lain yang diminta berupa mesin pompa air sebanyak 100 unit untuk mengairi lahan pertanian masyarakat/petani di Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 1.400 hektare (ha) yang tersebar di 14 kecamatan dan 50 desa/kelurahan.
Krisis pangan yang terjadi di Sumba Timur itu, menurut Bupati, disebabkan kodisi curah hujan yang sangat rendah, sehingga sebagian besar lahan pertanian gagal panen. Bahkan, tanaman pangan yang telah ditanam di lahan kering maupun sawah tadah hujan juga terancam fuso akibat kekeringan.
Akibat kondisi itu, lanjut Bupati, maka masyarakat/petani yang terlibat dalam kelompok tani dan kelompok kerja telah menyampaikan permintaan bantuan ke pemerintah Sumba Timur, berupa beras dan mesin pompa air. Bencana yang melanda Sumba Timur merupakan dampak dari El Nino.
Sementara itu, Sekretaris daerah (Sekda) NTT, Frans Salem mengatakan, krisis pangan yang melanda NTT, khusus Sumba Timur yang merupakan daerah terparah adalah siklus lima tahunan, karena kejadian seperti ini pernah terjadi pada 2004 lalu. "Tahun 2005-2009 volume bencana kekeringan tidak separah kondisi saat ini. Kondisi pernah terjadi pada 2004 lalu," katanya.
Karena itu, program jangka panjang yang disiapkan pemerintah yakni pembangunan embung-embung di sejumlah daerah untuk mendukung sektor pertanian peternakan. "Tahun ini sudah akan dibangun embung-embung tersebut, sehingga masalah ini tidak terulang lagi," katanya.
Selain itu, lanjutnya, mulai 2011 dana APBD I terkait pengadaan benih akan diserahkan langsung ke kabupaten/kota untuk menanganinya, karena mereka yang tahu kebutuhan petani di daerah itu. "Bibit yang dibiyai oleh ABPD I diserahkan ke kabupaten/kota. Ini merupakan salah satu strategi untuk atasi masalah kekeringan," katanya. tempointeraktif.com